WAKIL KETUA DPRD RIAU AGUNG NUGROHO MINTA RLH TEPAT SASARAN
Pekanbaru, riautelevisi.com- Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho meminta agar penyaluran rumah layak huni, tepat sasaran. Karena memang Pemprov Riau hanya yang menganggarkan, sementara penyaluran diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar 54.562.800.000 Rupiah, untuk pembangunan rumah layak huni (RLH), di Kabupaten Kota di Riau. Bantuan RLH tersebut, disalurkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu), khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2023, kepada Pemerintah Kabupaten Kota se-Riau.
Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan Riau mengatakan, saat ini progres RLH di Riau masih proses pencairan tahap pertama. Namun ada juga yang sudah, seperti Kabupaten Kampar, yang sudah dicairkan untuk tahap pertama 60 persen, dari total bantuan.
Untuk pencairan bantuan RLH, tergantung usulan dari masing-masing Kabupaten Kota. Sedangkan teknis pencairan, dilakukan dua tahap. Yakni tahap pertama 60 persen, dan kedua 40 persen. Besaran Bankeu, untuk pembangunan RLH tersebut, berbeda-beda di setiap daerah. Sebab disesuaikan, dengan jumlah RLH yang dibangun di masing-masing Kabupaten/Kota. Termasuk wilayah, juga menentukan besaran bantuan. Karena daerah daratan dengan pesisir, tentu berbeda biaya pembangunannya. Karena di wilayah pesisir lebih tinggi, untuk biaya pembangunannya.
Untuk besaran bantuan RLH itu mulai dari 72 juta Rupiah, sampai 84 juta Rupiah per unit. Bankeu khusus untuk pembangunan RLH tahun ini, mencapai 54,562 miliar Rupiah. Anggaran bersumber dari APBD Riau tahun 2023 untuk pembangunan 707 unit RLH.
Dengan rincian bantuan RLH Pemprov Riau tahun 2023, untuk bantuan RLH di Kabupaten Bengkalis, total 4.536.000.00 Rupiah, kemudian Kabupaten Indragiri Hilir, 5.628.000.000 Rupiah, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 3.750.000.000 Rupiah, Kabupaten Kampar 6.912.000.000 Rupiah, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar3.864.000.000 Rupiah. Selanjutnya, Kabupaten Kuantan Singingi, sebesar 5.550.000.000 Rupiah, Kabupaten Pelalawan 3.750.000.000 Rupiah, Kabupaten Rokan Hilir 4.200.000.000 Rupiah. Sementara untuk jumlahnya RLH di Kabupaten Bengkalis, dibangun 54 unit RLH. Kemudian Kabupaten Indragiri Hilir 67 unit RLH. Di dua kabupaten tersebut, masing-masing unit RLH dibangun dengan anggaran 84 juta Rupiah.
Besaran anggarannya, memang lebih besar dibandingkan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan lokasi pembangunan berada di daerah pesisir, sehingga memerlukan kontruksi khusus. Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hulu, sebesar 50 RLH. Kabupaten Kampar 96 unit RLH, tiap rumah dibangun dengan anggaran 72 juta Rupiah. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti 46 unit RLH, masing-masing unitnya dibangun dengan anggaran 84 juta Rupiah. Selanjutnya Kabupaten Kuantan Singingi 74 unit RLH, masing-masing unitnya dibangun dengan anggaran 75 juta Rupiah. Kabupaten Pelalawan 50 unit RLH, masing-masing unitnya dibangun dengan anggaran 75 juta Rupiah. Kabupaten Rokan Hilir 50 unit RLH, masing-masing unitnya dibangun dengan anggaran 84 juta Rupiah. Rokan Hulu 70 unit RLH dibangun dengan anggaran 72 juta Rupiah per unitnya. Siak 50 unit RLH dibangun dengan anggaran masing-masing 76.656.000 Rupiah. Selanjutnya Kota Dumai 60 unit RLH dibangun dengan anggaran masing-masing 78 juta Rupiah. Dan Kota Pekanbaru 50 unit RLH dibangun dengan anggaran masing-masing 72 juta Rupiah. Dan terakhir yang paling banyak di Kabupaten Kampar yakni 96 unit rumah.
Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho meminta agar penyaluran Rumah Layak Huni tepat sasaran. Karena memang Pemprov Riau hanya yang menganggarkan, sementara penyaluran diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kota. Pemerintah Kabupaten Kota, mesti membangun sesuai data yang ada. Yakni masyarakat tidak mampu. Hal ini agar pembangunan, bisa benar dirasakan oleh masyarakat.
Pihaknya berharap, tidak ada masalah pembangunan sehingga Rumah Layak Huni ini, benar dirasakan oleh masyarakat. (F)
Berita Terkait :
- DIDUGA BELUM ADA REKOMENDASI DARI BAPEMPERDA, PARIPURNA DISKORSING
- MOTIVASI AGAR MASYARAKAT TERTARIK BAYAR PAJAK
- DISDIK RIAU UPAYAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
- SEKDA INGATKAN PROGRES SERAPAN KEJAR 60 PERSEN
- KHAWATIR HARGA SAWIT TURUN, SEKDA RAKOR KONDISI SEPEKAN
Komentar Via Facebook :
