TOKOH LAM RIAU KECAM VIDEO HOAKS TERKAIT MANTAN KAPOLRI, MINTA PLT GUBERNUR RIAU LAPORKAN PELAKU
RIAUTELEVISI.COM, PEKANBARU - Tokoh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) secara tegas mengecam peredaran video hoaks atau disinformasi yang menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dikaitkan dengan SFH.
Tokoh LAMR, Aspandiar, menilai konten tersebut merupakan bentuk propaganda murahan yang tidak berdasar dan mencederai kedamaian daerah.
"Jelas ini propaganda murahan, tidak ada sedikitpun kapasitas SFH untuk berkomentar seperti ini. Ini soal nasional, lain halnya kalau SFH menjadi bagian dari pengambil kebijakan di tingkat nasional. Dapat dipastikan itu bukan wilayah beliau," ujar Aspandiar dalam keterangannya.
Aspandiar juga menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang gemar menyebar narasi negatif serta memandang orang lain selalu salah.
Menurutnya, isu yang ditebar dalam video tersebut sangat tidak masuk akal karena berupaya mensejajarkan posisi lokal dengan pengambil kebijakan tertinggi di tingkat pusat.
"Sekali-sekali cobalah kita belajar melihat sisi baik dari seseorang, jangan semua orang salah di mata kita.
Anehnya lagi, isu yang ditebar juga tidak kira-kira, sebab dengan berita tersebut ada sisi pensejajaran antara SFH dengan pengambil kebijakan tertinggi di pusat sana. Ini sesuatu yang mustahil," tambahnya.
Atas maraknya penyebaran konten hoaks ini, pihaknya meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau beserta jajaran penegak hukum untuk tidak tinggal diam.
Pelaku penyebar konten manipulatif tersebut, kata dia, diminta agar segera dilaporkan dan ditindak secara tegas demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Pertanyaannya, apa yang ingin kita dapat dan buktikan dengan berita tersebut? Tidak suka dengan SFH, itu pilihan politik. Namun, menjaga marwah dan kedamaian di daerah ini menjadi tanggung jawab kita bersama," tegas Aspandiar. (ar)
Berita Terkait :
- Beasiswa Pemprov Tidak Lagi Dibayar Tunai
- APBD Pekanbaru 2016 Sebesar 3,1 T Disahkan
- Terancam Sanksi, DPRD Kirim Surat Ke Mendagri
- Manahara; Kehadiran Asisten Tidak Menyalahi Tatib
- Pengoperasian Unit Dua PLTU Tenayan Kembali Tertunda
Komentar Via Facebook :
