SUGIANTO USULKAN SWASTA DAN PESANTREN DIBANTU APBD GUNA MENGURAI MASALAH PPDB
Pekanbaru, riautelevisi.com- Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto menyampaikan salah satu cara untuk mengurai masalah PPDB adalah dengan membiayai sekolah swasta maupun pondok pesantren yang ada di Riau. Sebab salah satu persoalan masyarakat tidak ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta adalah karena biaya.
Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Smkn) telah dibuka sejak 21-26 Mei 2023 lalu, sedangkan untuk pendaftaran berlangsung sejak 29 Mei hingga 12 Juni 2023. Terbaru, Pemprov Riau juga turut memperpanjang masa pendaftaran untuk pemilihan sekolah hingga 26 Juni mendatang.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Riau, Kamsol mengatakan, alasan diperpanjangnya masa pemilihan sekolah untuk memberikan kesempatan atau tambahan waktu bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah atau jurusan karena masih ada sekolah yang berada di kabupaten/kota yang belum mengeluarkan surat keterangan nilai rapor dan baru mengeluarkan nilai rapor setelah tanggal 8 Juni.
Dengan demikian maka calon siswa hanya punya waktu empat hari jika tanggal 12 Juni pendaftaran ditutup. Namun Kamsol menegaskan, untuk tahapan PPDB yang sebelumnya sudah disusun tetap berjalan sesuai jadwal, seperti verifikasi karena berkas yang sudah masuk juga sudah bisa langsung diverifikasi.
Dijelaskannya, meskipun pendaftaran diperpanjang, namun untuk di beberapa daerah seperti Pekanbaru dan Dumai jumlah pendaftar sudah melebihi kuota yang ada, karena itu tidak semua pendaftar nantinya dapat diterima. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPRD Riau, Sugianto mengatakan, memang sangat sulit untuk membuat PPDB agar tidak terjadi keributan, sebab kapasitas sekolah yang ada dengan jumlah lulusan SMP sangat tidak seimbang. Jumlah sekolah negeri yang ada saat ini hanya sanggup menampung 7-8 ribu siswa, sedangkan yang mendaftar 12 ribu orang.
Walaupun ada tiga tambahan sekolah baru, namun diperkirakan itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Salah satu cara untuk mengurai masalah ini adalah dengan membiayai sekolah swasta maupun pondok pesantren yang ada di Riau, sebab salah satu persoalan masyarakat tidak ingin memasukkan anaknya ke sekolah swasta adalah karena biaya.
Sehingga ketika sekolah swasta dan ponpes disubsidi, maka kepadatan masuk ke sekolah negeri bisa terurai. Dana Bos maupun Dana Bosda itu bisa dikomunikasikan untuk diberikan ke ponpes atau sekolah swasta karena masyarakat sekarang ingin dapat sekolah yang gratis.
Dengan kemampuan per kapita yang menyedihkan, Pemprov Riau membuat skema Dana Bos dan Bosda itu untuk diberikan ke sekolah dan ponpes yang ada di Pekanbaru. Diharapkan kisruh penerimaan siswa baru tidak terjadi nantinya. (F)
Berita Terkait :
- ZULKIFLI INDRA IMBAU DEWAN LEBIH PATUHI TATA TERTIB
- KOMISI III TEGASKAN TIDAK ADA JUAL BELI KURSI DALAM PPDB
- DPRD ROHIL DUKUNG PEMBEKALAN ADAT TERHADAP CALON PENGHULU
- BAHAS AGENDA KEDEPAN, DPRD ROHIL RAPAT KONSULTASI BANMUS
- POLRES BENGKALIS LAUNCHING POLISI RW
Komentar Via Facebook :





