RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD KAMPAR TERHADAP RPP APBD KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

KAMPAR (riautelevisi.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Kampar, pagi tadi, menggelar rapat paripurna, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Atau RPP Apbd Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022. Rapat paripurna sendiri dihadiri dua pertiga dari Anggota Dprd Kabupaten Kampar, dan dipimpin Ketua Dprd Kampar, Muhammad Faisal beserta Tiga Wakil Ketua Dprd Kampar.

Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, Senin pagi, digelar di ruang rapat paripurna, Lantai Dua Gedung Dprd Kabupaten Kampar. Rapat yang dipimpin Ketua Dprd Kampar, Muhammad Faisal, dihadiri oleh Tiga Wakil Ketua Dprd Kampar, sedangkan dari pemerintah dihadiri, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Yusri,Ramlah, yang dalam hal ini mewakili Penjabat Bupati Kampar.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Harsono, menyampaikan, Fraksi Golkar mengapresiasi apa yang telah disampaikan pemerintah dalam Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd Kampar tahun anggaran 2022, namun Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada pemerintah, agar melakukan evaluasi program di masing – masing dinas, khususnya program pada tahun 2022, karena kita melihat banyak, program yang telah dianggarkan tidak tepat sasaran, selain itu khusus  untuk permasalahan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, pihaknya juga minta supaya Penjabat Bupati Kampar memberikan perhatian khusus, supaya tidak ada lagi ASN yang keluyuran disaat jam dinas .

Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Ansar mengungkapkan Fraksi PPP, minta penjelasan kepada pemerintah, terkait penurunan pendapatan asli daerah, seperti retribusi, pajak daerah dan bantuan keuangan pada tahun 2022 lalu, selain itu ia berharap, kepada Penjabat Bupati Kampar, agar persoalan yang terjadi ini, tidak terjadi lagi di tahun 2023 mendatang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Muhammad Faisal, menyampaikan apa yang disampaikan masing – masing fraksi ini, harus menjadi perhatian pemerintah, karena ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak legislatif, terkait permasalahan badan usaha milik daerah, yang setiap tahunnya selalu mengalami kerugian, maka pihaknya minta supaya badan anggaran mendalami permasalahan ini.

Dalam rapat paripurna ini, kedelapan fraksi  yang ada di lembaga legislatif ini, dapat menerima dan memberikan apresiasi positif atas RPP Apbd Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, namun dengan beberapa catatan, yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan Apbd Kampar Tahun Anggaran 2022, yang telah disampaikan pihak Pemerintah Kabupaten Kampar tersebut. (AB)

• PELANTIKAN PENGPROV TI RIAU BELUM DAPATKAN JADWAL PASTI
• KAPOLDA RIAU TUTUP TURNAMEN SEPAKTAKRAW KAPOLDA CUP
• GUBERNUR RIAU TINJAU PERBAIKAN JALAN DI ROHUL
• GUBERNUR TUNJUK 2 PLT MENGISI JABATAN TIGA DAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN
• GUBERNUR SERAHKAN SK PENSIUN DUA PEJABAT PEMPROV