RAKORSUL KONI RIAU MATANGKAN PERSIAPAN MUSORPROVLUB, PENJARINGAN CALON KETUA DIMULAI DARI AWAL
RIAUTELEVISI.COM, PEKANBARU - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau menjadwalkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) pada 11-12 November 2026 mendatang.
Sejumlah persiapan mulai dimatangkan, mulai dari verifikasi keabsahan anggota yang memiliki hak suara hingga pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau.
Untuk membahas berbagai persiapan tersebut, Caretaker KONI Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsul) bersama anggota KONI Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Rabu (4/11/2026).
Ketua Caretaker KONI Riau, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto, mengatakan Rakorsul digelar untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh anggota KONI terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Musorprovlub.
Menurutnya, koordinasi awal sangat penting agar seluruh tahapan musyawarah dapat dipahami dan dikomunikasikan dengan baik kepada anggota, sehingga pelaksanaannya berjalan tertib dan lancar.
"Sehingga jalannya musyawarah nanti akan berjalan dengan baik dan lancar karena sudah terakomodasi dan terkomunikasi pada saat rapat koordinasi dan konsultasi ini," ujar Eko usai membuka Rakorsul.
Ia menjelaskan, dalam Rakorsul tersebut setiap anggota KONI hanya diperbolehkan mengutus satu orang perwakilan. Khusus anggota yang memiliki hak suara, pihaknya mengundang ketua umum masing-masing organisasi.
Apabila ketua umum berhalangan hadir, yang bersangkutan wajib memberikan mandat kepada salah satu anggota untuk mewakili. Mandat tersebut harus dibuktikan dengan surat asli yang ditandatangani langsung oleh ketua umum organisasi terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi persoalan administrasi maupun keabsahan perwakilan saat Musorprovlub berlangsung.
Selain itu, Eko menegaskan bahwa proses pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau akan dimulai kembali dari awal. Begitu pula dengan penetapan pimpinan sidang yang nantinya ditentukan melalui mekanisme musyawarah.
"Jadi sekarang mulai dari nol TPP-nya, kemudian pimpinan sidangnya semua dari nol. Itu akan dilakukan secara transparan, netral, dan profesional. Nanti data-data bisa dilihat, siapa yang mempunyai hak suara dan siapa yang tidak. Data-data ini akan dibicarakan," jelasnya.
Terkait hak suara, Eko menyebutkan setiap anggota KONI harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan serta rekomendasi dari KONI sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihaknya akan memeriksa kelengkapan dokumen masing-masing anggota. Apabila masih ditemukan kekurangan, organisasi yang bersangkutan akan diberikan penjelasan mengenai status keanggotaan serta hak suaranya dalam Musorprovlub.
"Nanti kita sampaikan, berarti anggota ini masih ada kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga dia harus menyadari bahwa mereka punya hak atau tidak sebagai anggota," ungkapnya.
Eko menegaskan, seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan Musorprovlub tidak kembali menimbulkan persoalan.
Ia berharap proses pemilihan Ketua Umum KONI Riau dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan kepengurusan yang mampu meningkatkan pembinaan olahraga di Provinsi Riau.
Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa percepatan pelaksanaan Musorprovlub sangat penting. Sebab, ketidakpastian kepengurusan KONI Riau berpotensi berdampak terhadap persiapan atlet dalam menghadapi berbagai agenda pertandingan.
Ia tidak ingin persoalan organisasi berlarut-larut hingga menghambat aktivitas pembinaan maupun kesempatan atlet untuk bertanding. Menurutnya, atlet merupakan pihak yang paling membutuhkan kepastian agar program pembinaan dan persiapan kompetisi dapat kembali berjalan maksimal.
"Karena terus terang saja, atlet-atlet kita ini banyak yang bergantung pada olahraga. Mereka menunggu kapan bisa bertanding. Nah, 21 November nanti sudah ada pertandingan PON Pantai di Ancol. Pintu masuknya harus didaftarkan oleh KONI," katanya.
Karena itu, Eko menargetkan setelah Musorprovlub yang dijadwalkan berakhir pada 12 November mendatang, sudah ada kejelasan terkait kepemimpinan KONI Riau.
Dengan demikian, para atlet dan cabang olahraga dapat kembali fokus menjalankan program pembinaan serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda kompetisi.
Eko berharap seluruh anggota KONI Riau mendukung proses tersebut dengan mengedepankan kepentingan olahraga. Menurutnya, penyelesaian persoalan organisasi menjadi langkah penting agar roda pembinaan olahraga di Bumi Lancang Kuning tidak terus terganggu.
"Setelah tanggal 12 November nanti sudah ada kejelasan bagi atlet. Sehingga atlet bisa langsung on fire lagi dan siap untuk bertanding," pungkasnya. (ha)
Berita Terkait :
- Beasiswa Pemprov Tidak Lagi Dibayar Tunai
- APBD Pekanbaru 2016 Sebesar 3,1 T Disahkan
- Terancam Sanksi, DPRD Kirim Surat Ke Mendagri
- Manahara; Kehadiran Asisten Tidak Menyalahi Tatib
- Pengoperasian Unit Dua PLTU Tenayan Kembali Tertunda
Komentar Via Facebook :
