PEMKO PEKANBARU GESA PEMBAHASAN RANPERDA PAJAK DAERAH
  •  
  • Berita
    • Metropolis
    • Pemerintah
    • Ekbis
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Iptek
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Sosial Budaya
    • Jeruji
  • Daerah
    • Kab. Bengkalis
    • Kab. INHIL
    • Kab. INHU
    • Kab. Kampar
    • Kab. Kuansing
    • Kab. Pelalawan
    • Kab. ROHIL
    • Kab. ROHUL
    • Kab. Siak
    • Kab. Meranti
    • Kota Dumai
  • Program
    • Detak Riau
    • Hilir Mudik
    • Makan-Makan
    • School Update
    • [Dibalik]Metropolis
    • Detak Melayu
  • Streaming
  • Jadwal Acara
  • Tentang Kami
    • Profile
    • Redaksi
    • Marketing
  • Advertorial
  • Indeks
/
BUPATI BISTAMAM DAMPINGI KOMANDAN KODAERAL I GELAR BAKSOS DI PULAU HALANG KOMANDAN KODAERAL I GELAR BAKSOS DI PULAU HALANG USTADZ ABDUL SOMAD ANJURKAN 7 AMALAN DI BULAN MUHARRAM CLASSMEETING JADI WADAH KOLABORASI DAN PENGEMBANGAN BAKAT ANTUSIAS WARGA TINGGI, SMAN 15 TAHUN INI TAMBAH 2 ROMBEL PENCANANGAN SENSUS EKONOMI 2026 DILAKUKAN BUPATI KAMPAR BPBD KABUPATEN SIAK IMBAU MASYARAKAT WASPADA ANCAMAN KARHUTLA PEMERINTAH HARUS CARIKAN SOLUSI BAGI PKL NURUL IKHSAN: PENATAAN ULANG KABEL FO BUTUH WAKTU DPRD PEKANBARU APRESIASI KEGIATAN HUT KOTA TAK BEBANI APBD

Kembali Ke Atas

Pajak

PEMKO PEKANBARU GESA PEMBAHASAN RANPERDA PAJAK DAERAH

Selasa 13 Juni 2023, 16:32 WIB | Dibaca: 194 Kali | Kategori : Metropolis

Pekanbaru, riautelevisi.com- Bapenda Kota Pekanbaru, terus menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah ini, merupakan instruksi dari Undang-Undang No 1 Tahun 2022, yang mengatur hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan menyebut, hingga kini pihak nya terus menggesa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendiri, merupakan instruksi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Yang mengatur hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Setiap kabupaten kota  di Indonesia, wajib memiliki Perda Gabungan Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan pada Januari 2024 mendatang”. Ujar Alek menegaskan.

Perda Penggabungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendiri nanti nya, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat kemandirian fiskal yang dimiliki daerah. (P)



Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : redaksi@riautelevisi.com (Lampirkan Data Diri Anda).


Berita Terkait :
  • DINSOS USULKAN 1.500 WARGA MISKIN SEBAGAI PENERIMA JAMINAN KESEHATAN
  • POPULASI HARIMAU BERJUMLAH SEKITAR 75 SAMPAI 81 EKOR
  • ATLET NPC RIAU RAIH 18 EMAS 10 PERAK 12 PERUNGGU
  • HARIMAU YANG DIBUNUH BERUSIA SEKITAR 4 SAMPAI 5 TAHUN
  • 15 PENGEDAR DAN KURIR NARKOBA TERANCAM HUKUMAN MATI

Komentar Via Facebook :


loading...

BERITA POPULER
1
LULUS UJIAN TESIS, WAKIL SEKRETARIS PENGDA IJTI RIAU SANDANG GELAR MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

2
BUPATI HADIRI PELANTIKAN PENGURUS DPD II IPK ROHIL MASA BAKTI 2026 2031

3
SEKRETARIS DPD I IPK RIAU HARAPKAN IPK ROHIL BERBUAT UNTUK KEMAJUAN DAERAH

4
KOMISI V DPRD RIAU MINTA POLEMIK MARK UP SERAGAM TAK TERULANG

5
SMPN 41 MADANI TAMBAH KUOTA, FASILITAS SEGERA DILENGKAPI

ADVERTORIAL

Kamis, 25 Juli 2024

KETUM LPPM DPP SERAHKAN MANDAT KEPADA KETUA LPPM DPW RAU DAN DPD KOTA PEKANBARU




 
 

 
PT. Riau Media Televisi : Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru, Riau Telp. ( 0761 ) 567486 - 3015016
Media Patner :


RiauTelevisi.com : Home | Redaksi |Tentang | Info Iklan | Indeks Berita | Hubungi Kami
   Copyright © 2012 - riautelevisi.com All Rights Reserved,    Desain By :Aditya