PEMERINTAH CABUT IZIN PBPH PT RAPP SELUAS 338 RIBU HEKTARE DI RIAU
RIAUTELEVISI.COM, PELALAWAN - Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare, Jumat.
"Penertiban tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan Satgas PKH terhadap sejumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, yaitu mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung," terang Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak.
Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare di dalam areal perizinan perusahaan tersebut.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjutnya.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
"Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Barita.
Kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Kegiatan penertiban tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menjaga aset negara serta mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
Menanggapi pencabutan izin tersebut, PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai keputusan pemerintah dan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut dari otoritas terkait.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," bunyi pernyataan resmi Tim Corporate Communication PT RAPP.
Perusahaan menyebut prioritas saat ini adalah menjaga kesejahteraan 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
PT RAPP juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
Perusahaan menyebut telah menjadi bagian dari Provinsi Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci, yang pada 1993 merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk, kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk.
Perusahaan memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasionalnya.
Dalam periode 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten selama 10 tahun terakhir.
Program tersebut di antaranya mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL juga menyatakan menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85 persen produksinya diekspor untuk menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Terkait pengelolaan lingkungan, perusahaan menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Sejak 2014, Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme juga telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Perusahaan mengklaim program tersebut membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.
Berita Terkait :
- INHIL : Waria Pengedar Sabu Diringkus Polisi
- 15 Nama Akan Diserahkan Kepada Bupati
- INHIL : HM Wardan Pimpin Upacara Hut Korpri, PGRI Dan HKN
- Sampah Meluap, Warga Minta Bantuan Pengerukan Sampah
- Imigrasi Pekanbaru Luncurkan Website
Komentar Via Facebook :





