LEGISLATOR RIAU MISLIADI DESAK PEMPROV LOBI PENCAIRAN PI 10 PERSEN
Pekanbaru, riautelevisi.com- Anggota komisi iii dprd riau, misliadi mendesak pemerintah provinsi riau untuk menggesa pemerintah pusat terkait pencairan participating interest 10 persen migas di wilayah kerja provinsi riau.
Pencairan pariticipating interest (pi) blok rokan sebesar 10 persen untuk pemerintah provinsi riau sampai saat ini masih belum ada kejelasan, padahal nilai proyeksi pi sebesar 800 miliar rupiah sudah dimasukan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) perubahan 2023. Anggota komisi iii dprd riau, misliadi mendesak pemerintah provinsi riau untuk menggesa pemerintah pusat terkait pencairan participating interest 10 persen migas di wilayah kerja provinsi riau. Diketahui pi 10 persen adalah besaran maksimal 10 persen pada kontraktor kontrak kerja sama (kkks) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor dalam hal ini pt pertamina kepada bumd setempat, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri (permen) energi dan sumber daya mineral nomor 37 tahun 2016. Permen 37 tahun 2016 merupakan turunan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas yang menyatakan bahwa kontraktor wajib menawarkan pi 10 persen kepada bumd dan dilakukan secara kelaziman bisnis. Dprd riau sangat berharap bahwa pi 10 persen itu harus terealisasi. Jika memang di tahun 2023 ini tidak terealisasi, dirinya berharap di tahun 2024 mendatang sudah wajib terealisasi. Misliadi menegaskan agar pemprov riau jangan lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada badan usaha milik daerah (bumd) pt riau petroleum yang memang diamanahkan untuk mengurus persoalan pi 10 persen tersebut. Dprd riau minta peran pemerintah untuk menggesa ini, dan diharapkan untuk tidak lepas tangan dan tidak menyerahkan ini sepenuhnya ke pt riau petroleum karena pi ini juga harus ada lobby-lobby politik. Lobby-lobby ini selayaknya dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama oleh kepala daerah. Meski begitu misliadi tetap mengapresiasi kinerja pt riau petroleum yang dianggapnya sudah bekerja cukup baik, kendati ada beberapa kendala-kendala yang mungkin tidak mampu riau petrolium laksanakan, dan itu disampaikan ketika rapat.
Informasi yang ia terima, berkas pencairan pi saat ini sudah berada di meja menteri terkait, namun dirinya tidak tau pasti mengapa berkas tersebut masih belum ditandatangani. Pihak pemprov harus berupaya melakukan lobi-lobi ke pusat sehingga realisasi pi dapat segera terlaksana.
Berita Terkait :
- GUBERNUR RIAU SYAMSUAR PAMIT UNTUK MENGABDI KE DPR RI
- GUBERNUR RIAU SYAMSUAR AKAN GESA APBD MURNI 2024 JELANG AKHIR MASA JABATAN
- BPBD PELALAWAN PASTIKAN DUA TITIK API TIDAK MENIMBULKAN KABUT ASAP DI PELALAWAN
- KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH TERANCAM DILIBURKAN
- KABUT ASAP MULAI GANGGU AKTIFITAS MASYARAKAT
Komentar Via Facebook :
