KOMISI II DPRD KAMPAR SOROTI TINGGINYA ANGKA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kampar, riautelevisi.com- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar hingga bulan Juni 2023 telah mencatat 49 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar. Komisi II DPRD Kampar memanggil Dinas bersangkutan untuk rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar, Habiburrahman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Rabu(14/6) pagi, menggelar rapat kerja bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar selaku mitra kerja Komisi II. Rapat kerja ini selain membahas serapan anggaran, juga membahas tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi hingga semester satu tahun 2023. Rapat dihadiri langsung Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Edi Afrizal bersama beberapa orang Kepala Bidang. Rapat juga dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kampar, Habiburrahman yang didampingi oleh Sekretaris Komisi.

Dalam penyampaian Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Edi Afrizal mengaku, untuk serapan anggaran hingga semester satu tahun 2023 ini masih rendah, dan selain itu ia juga membenarkan ada trend kenaikan dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari Januari hingga Juni 2023. Hingga semester satu ini saja sudah ada empat puluh sembilan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kampar, dan seluruhnya telah ditangani oleh Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar bersama pihak kepolisian.

Sedangkan anggota Komisi II DPRD Kampar dari Fraksi Partai Golkar, Agus Candra menyampaikan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini. Selain jumlah kasus meningkat, namun anggaran yang disediakan oleh pemerintah sangat minim. Dari laporan pihak Dinas, untuk tahun 2023 ini anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat hanya untuk 57 kasus, sedangkan hingga Juni ini kasus yang telah mereka tangani sebanyak 49 kasus, maka jika kondisi ini dibiarkan, ia yakin sampai akhir tahun 2023, penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kampar akan tidak berjalan maksimal, sebab tidak didukung oleh anggaran.

Ketua Komisi II DPRD Kampar, Habiburrahman menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan yang lebih ketat, baik terkait tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak maupun dari sisi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah, karena jika ini tidak dilakukan, dirinya yakin akan semakin banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tak tertangani nantinya, ditambah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan mereka, baik ke pihak kepolisian maupun Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga meminta harus ada komitmen kuat dari semua pihak, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi pencegahan dan penanganan kasus. Dan Komisi II akan segera mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar supaya pada APBD Perubahan ini untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar di Dinas DPPKBP3A Kabupaten Kampar, khususnya untuk Program Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. (AB)

• RIAU TV JALIN MOU DENGAN FKIP UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
• LISTRIK SUDAH TERSAMBUNG, PEDAGANG BERANGSUR PINDAH
• PEMPROV TARGETKAN 2023 RAIH BB
• SEKDA PROVINSI RIAU INGATKAN STAKEHOLDER PASTIKAN KESIAPAN PEMILU 2024
• POLISI SITA 100 GRAM DARI SEORANG PENGEDAR