KOMISI I DPRD KAMPAR RAPAT KERJA BERSAMA DINAS PMD TERKAIT MORATORIUM PILKADES SERENTAK
Kampar, riautelevisi.com- Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Pagi(9/8) tadi, menggelar rapat kerja, bersama dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kampar. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kampar, Zulfan Azmi ini, membahas terkait pembatalan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2023 dan 2024 ini. Rapat kerja ini, dihadiri kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar.
Rapat kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar bersama komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar ini, dilaksanakan di ruang rapat komisi I, gedung DPRD Kampar, Bangkinang. Rapat kerja ini, juga dihadiri Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I bersama anggota. Pada rapat kerja ini, dibahas beberapa agenda, termasuk penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2023 ini.
Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Lukman Badoe menyampaikan, penundaan pelaksanaan pilkades serentak di tahun 2023 ini, selain tidak adanya ketersediaan anggaran dalam APBD kampar tahun 2023, juga dikarenakan ada surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk melakukan moratorium pelaksanaan pilkades serentak. Oleh karena itu pihaknya telah sepakat untuk melaksanakan pilkades serentak, terhadap delapan puluh lebih kepala desa yang habis masa jabatannya pada akhir 2023 dan tahun 2024 ini, pada tahun 2025.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Kampar, Zulfan Azmi menyampaikan, pada rapat kerja bersama Dinas PMD Kabupaten Kampar ini, telah kita bahas terkait penundaan pilkades serentak, yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2023 akhir ini, dan dalam pembahasan tadi, kita telah minta kepada pihak Dinas PMD, untuk memastikan, dengan penundaan pelaksanaan pilkades serentak ini, agar tidak terjadi kendala dalam pelayanan masyarakat di enam puluh desa yang nantinya akan dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa, selain itu juga ia minta Penjabat Kepala Desa, yang akan dipilih ini nantinya, adalah Aparatur Sipil Negara yang memang memiliki kemampuan dalam memimpin dan memenuhi syarat, serta tidak terlibat dengan politik praktis pada pesta demokrasi tahun 2024 ini.,
Dalam rapat kerja ini, Wakil Ketua DPRD kampar dari fraksi demokrat, Tony Hidayat, juga tampak hadir selaku koordinator Komisi I. (AB)
Berita Terkait :
- RAPAT PARIPURNA PENANDATANGANAN MoU RANCANGAN KUA PPAS APBD KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024
- BAHAS CAPAIAN KINERJA RSUD, KOMISI II GELAR RAPAT KERJA BERSAMA DIRUT RSUD BANGKINANG
- KOMISI II DPRD KAMPAR RAPAT KERJA BERSAMA DISDIKPORA TERKAIT PEMERATAAN TENAGA PENDIDIK
- BUPATI ROHIL PIMPIN UPACARA HUT RIAU DI LINGKUNGAN PEMKAB ROHIL
- SIDANG PARIPURNA DPRD RIAU DIHADIRI MANTAN GUBERNUR DAN KETUA DPRD RIAU
Komentar Via Facebook :
