DPRD RIAU SEGERA PANGGIL BAPPENDA RIAU
PEKANBARU (riautelevisi.com) - Ketua Komisi III Dprd Riau, Markarius Anwar mengatakan, kabar Rasionalisasi APBD Riau, belum tentu kebenarannya. Rencananya, pekan depan, Dprd Riau akan memanggil Bapenda, Bpkad, dan Biro Ekonomi , terkait capaian-capaian yang di raih.
Pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, menjadi hari bersejarah, bagi PT Pertamina. Perusahaan plat merah itu , mengelola sepenuhnya, atau 100 persen blok rokan . Yang merupakan kawasan penghasil minyak, nomor dua terbesar di Indonesia. Sesuai aturan, ada PI 10 persen, atau besaran maksimal 10 persen, pada kontraktor kontrak kerja sama , KKKS, yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD setempat. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Permen 37 , Tahun 2016, merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 . Tentang kegiatan usaha Hulu Migas, yang menyatakan bahwa kontraktor wajib menawarkan PI 10% , kepada BUMD, dan dilakukan secara kelaziman bisnis. Selanjutnya pembagian porsi, didasarkan atas pelamparan reservoir, atau cadangan minyak dan gas bumi , pada masing-masing wilayah Provinsi, Kabupaten,Kota yang akan diproduksikan. Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Daerah penghasil dijanjikan Pertamina, akan diberikan Participating Interest ,PI, sebesar 10 persen ,dari Blok Rokan, pada bulan Juni . Gubernur Riau mengatakan ,totalnya diperkirakan lebih 1 triliun rupiah, namun memasuki bulan Juni ini ,belum ada informasi lanjutan. Dampaknya, Apbd Riau tahun 2023 , dikabarkan akan mengalami defisit ,dengan nilai sangat besar yakni Rp 800 miliar. Jika itu terjadi, akan banyak program , yang akan dievaluasi. Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III Dprd Riau, Markarius Anwar mengatakan, kabar tersebut belum tentu kebenarannya. Untuk itu , Komisi III Dprd Riau akan memanggil Pemprov Riau ,untuk membahas kabar tersebut. Ketua Fraksi Pks Dprd Riau tersebut mengatakan, saat ini masih dihitung. Rencananya pekan depan akan memanggil Bapenda, Bpkad dan Biro Ekonomi terkait capaian-capaian mereka ini. Ada kemungkinan defisit , tapi belum dapat info pastinya, namun Gubernur Riau masih optimis. Menurut Markarius, dalam evaluasi sebelumnya, PI 10 persen pengelolaan Migas Blok Rokan ,oleh PT Riau Petrolium masih proses penandatanganan oleh menteri energi sumber daya mineral , ESDM. Namun sampai sekarang , belum ada perkembangan. Pihaknya ingin mengetahui ,dari Pemprov Riau apa yg menjadi masalahnya.
Sebelumnya diakui proyeksi pendapatan dari PI , sebesar Rp 400 miliar. Namun ada perubahan karena penyampaian LKPJ Gubernur Riau, naik menjadi Rp 800 miliar.
Diharapkan rasionalisasi tidak terjadi, sehingga berbagai program pembangunan tetap bisa berjalan. (FBL)
Berita Terkait :
- MENTERI PERHUBUNGAN RI LANTIK PENGCAB KAGAMA 3 KABUPATEN
- CAMAT BENGKALIS BUKA PERLOMBAAN SEMPENA HARI ANAK NASIONAL
- KOMISI III DORONG SEKOLAH SWASTA TINGKATKAN SDM
- DISKOMINFO AKAN MENDATA JARINGAN KABEL DAN TIANG UNTUK PERAPIAN
- GUBRI TERIMA MOBIL LISTRIK YANG DIKEMBALIKAN KAJATI
Komentar Via Facebook :
