DPRD RIAU MINTA KEPALA DAERAH DAN BPN HATI HATI MEMBERI IZIN
  •  
  • Berita
    • Metropolis
    • Pemerintah
    • Ekbis
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Iptek
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Sosial Budaya
    • Jeruji
  • Daerah
    • Kab. Bengkalis
    • Kab. INHIL
    • Kab. INHU
    • Kab. Kampar
    • Kab. Kuansing
    • Kab. Pelalawan
    • Kab. ROHIL
    • Kab. ROHUL
    • Kab. Siak
    • Kab. Meranti
    • Kota Dumai
  • Program
    • Detak Riau
    • Hilir Mudik
    • Makan-Makan
    • School Update
    • [Dibalik]Metropolis
    • Detak Melayu
  • Streaming
  • Jadwal Acara
  • Tentang Kami
    • Profile
    • Redaksi
    • Marketing
  • Advertorial
  • Indeks
/
KOMISI IV DPRD INHU TINDAKLANJUTI KELUHAN DI RSUD INDRASARI DPRD PEKANBARU MINTA LOKASI USAI PENERTIBAN PKL DIJAGA KETAT DPRD INGATKAN PEMKO CERMAT PILIH KEPALA OPD PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN JASA INTERNET DIMINTA PROAKTIF KOMISI III DPRD RIAU SOROTI PENURUNAN DBH SAWIT KOMISI III DPRD RIAU DORONG PERCEPATAN PEMBENTUKAN BUMD BARU BPS RIAU: SEKTOR SAWIT KUNCI DAYA BELI DAN PENDAPATAN DAERAH SEKOLAH SIAPKAN POS LAYANAN SPMB KAPOLSEK KOMIT BERSIHKAN PANIPAHAN DARI NARKOBA PUSKESMAS PANIPAHAN ADAKAN CEK KESEHATAN GRATIS DAN SUNAT MASSAL

Kembali Ke Atas

Konflik Lahan

DPRD RIAU MINTA KEPALA DAERAH DAN BPN HATI HATI MEMBERI IZIN

Sabtu 15 Juli 2023, 21:59 WIB | Dibaca: 224 Kali | Kategori : Metropolis

PEKANBARU (riautelevisi.com) - sekretaris Komisi II Dprd Riau, Husaimi Hamidi, menilai ada kelemahan negara, ketika memberikan izin. Dengan tidak melihat, titik koordinat.

 


Hal itu disampaikan, terkait konflik lahan masyarakat Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun, dan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dengan perusahaan perkebunan PT Duta Swakarya Indah. Dampaknya, didalam ada masyarakat, kebun, yang ribut setelah izin keluar. Kemudian permasalahan besar, hgu tidak lagi menjadi hak mutlak persyaratan utama, untuk perkebunan. Seharusnya HGU, adalah persyaratan wajib perusahaan, untuk membuka kebun. BPN dan Kepala Daerah, harus memberi perizinan, dengan hati hati. Karena harus dipastikan tanah tidak bersengketa, dengan masyarakat.

Komisi II Dprd Provinsi akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan melakukan kunjungan ke lokasi sengketa. (FBL)



Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : redaksi@riautelevisi.com (Lampirkan Data Diri Anda).


Berita Terkait :
  • PAGAR BAWAH FLY OVER HILANG DICURI
  • PANTAU PERBAIKAN JALAN, PARISMAN IKHWAN MINTA TRUK ODOL TIDAK MELINTAS
  • DPRD RIAU MINTA PEMKAB SIAK DAN BPN SELESAIKAN KONFLIK LAHAN
  • HARGA MAS ANTAM TIDAK ALAMI PERUBAHAN
  • GUBERNUR PESAN PENANGANAN STUNTING, ANGKA KEMISKINAN, SENGKETA LAHAN HINGGA PERSIAPAN PEMILU 2024

Komentar Via Facebook :


loading...

BERITA POPULER
1
POLISI BURU PEMASOK NARKOBA KEPADA PENGEDAR DI KAMPUNG NARKOBA

2
POLISI SELIDIKI TEROR POCONG DI TENAYAN RAYA

3
PCSS KALAHKAN ARA 6 0

4
PTPN IV KALAHKAN KSS 6 0

5
PERPADUAN SENI DAN AGAMA BANGUN GENERASI

ADVERTORIAL

Kamis, 25 Juli 2024

KETUM LPPM DPP SERAHKAN MANDAT KEPADA KETUA LPPM DPW RAU DAN DPD KOTA PEKANBARU




 
 

 
PT. Riau Media Televisi : Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru, Riau Telp. ( 0761 ) 567486 - 3015016
Media Patner :


RiauTelevisi.com : Home | Redaksi |Tentang | Info Iklan | Indeks Berita | Hubungi Kami
   Copyright © 2012 - riautelevisi.com All Rights Reserved,    Desain By :Aditya