DPRD RIAU INGATKAN TAK BOLEH PUNGUT PARKIR DI TEMPAT TIDAK BERIZIN
  •  
  • Berita
    • Metropolis
    • Pemerintah
    • Ekbis
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Iptek
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Sosial Budaya
    • Jeruji
  • Daerah
    • Kab. Bengkalis
    • Kab. INHIL
    • Kab. INHU
    • Kab. Kampar
    • Kab. Kuansing
    • Kab. Pelalawan
    • Kab. ROHIL
    • Kab. ROHUL
    • Kab. Siak
    • Kab. Meranti
    • Kota Dumai
  • Program
    • Detak Riau
    • Hilir Mudik
    • Makan-Makan
    • School Update
    • [Dibalik]Metropolis
    • Detak Melayu
  • Streaming
  • Jadwal Acara
  • Tentang Kami
    • Profile
    • Redaksi
    • Marketing
  • Advertorial
  • Indeks
/
PENANGANAN BANJIR PERLU KOLABORASI DAERAH, PROVINSI DAN PUSAT APBD P PEKANBARU TAHUN 2026 FOKUS PERBAIKAN DRAINASE DPRD RIAU AJAK SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BERANTAS NARKOBA PEMKO PEKANBARU BERI BANTUAN SEMBAKO AGUNG NUGROHO SOSIALISASIKAN CALL CENTER 112 KENDALA PERAWATAN TUGU ZAPIN JADI PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN TUGU BARU WALIKOTA AGUNG NUGROHO HARAPKAN PESERTA HARUMKAN PEKANBARU APRESIASI PROGRAM GRATIS, DPRD MINTA PEMKO LANJUTKAN ALIANSI MERAH PUTIH PPPK DESAK KESETARAAN TPP DAN KEPASTIAN STATUS DPRD IMBAU MASYARAKAT LAKUKAN PERUBAHAN DESIL JIKA TAK SESUAI

Kembali Ke Atas

Parkir

DPRD RIAU INGATKAN TAK BOLEH PUNGUT PARKIR DI TEMPAT TIDAK BERIZIN

Minggu 24 September 2023, 19:40 WIB | Dibaca: 347 Kali | Kategori : Metropolis

Pekanbaru, riautelevisi.com- Anggota dprd riau mardianto manan mengingatkan jika tidak ada izin parkir maka pemungutan parkir suatu wilayah adalah ilegal.

 

Biaya parkir di pekanbaru masih menjadi permasalahan hingga saat ini karena dinilai sangat memberatkan warga di ibu kota provinsi riau ini. Pengendara sepeda motor harus membayar rp2.000 untuk satu kali parkir. Sementara roda empt hanya 3 ribu perkarcis. Tidak jarang pengendara juga tidak diberi karcis. Akibatnya banyak pengendara yang ragu untuk berhenti di sebuah toko karena nantinya akan dimintai biaya parkir meski hanya belanja sedikit. Terkait hal tersebut anggota dprd riu mardianto manan mengatakan, jika tidak ada izin parkir, maka aktivitas pemungutan parkir adalah ilegal. Sementara terkait badan jalan protokol nasional yang menjadi tempat pemungutan parkir memang menyalahi aturan. Karena badan jalan tersebut kewenangannya adalah pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah seyogyanya tidak bisa memungut prkir.

 

Diharapkan segera dicari solusi atas permasalahan parkir ini sehingga tidak memberatkan masyarakat baik pedagan maupun pembeli. (F)



Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : redaksi@riautelevisi.com (Lampirkan Data Diri Anda).


Berita Terkait :
  • PPP FOKUS PILEG SEBELUM USUNG CALON KEPALA DAERAH
  • DPRD RIAU MINTA KESAMPINGKAN EGO SEKTORAL GUNA KEMBANGKAN PARIWISATA
  • LAUNCHING DPP AMIN MELAYU RIAU, RELAWAN SIAP MENANGKAN AMIN PADA PILPRES 2024
  • GUBERNUR RIAU AJAK MASYARAKAT LESTARIKAN RIAU HIJAU
  • PEMILIK SITUS JUDI ONLINE PUNYA RUKO DAN KOS KOSAN

Komentar Via Facebook :


loading...

BERITA POPULER
1
MAJELIS TINGGI KERAPATAN EMPAT SUKU KAWAL PERJUANGAN MASYARAKAT BALAI JAYA

2
WALIKOTA AGUNG NUGROHO MINTA CAMAT GERAK CEPAT LAPORKAN MASALAH WILAYAH

3
PEMKO PEKANBARU AKAN LUNCURKAN MOBIL LAYANAN KELILING NIB

4
DPRD PEKANBARU MINTA DLHK BERSIAP HADAPI PERUBAHAN CUACA

5
MERAUT ASA, KAMPUNG PATIN PARIT AMAN TUMBUH KEMBANGKAN EKONOMI WARGA TEMPATAN

ADVERTORIAL

Kamis, 25 Juli 2024

KETUM LPPM DPP SERAHKAN MANDAT KEPADA KETUA LPPM DPW RAU DAN DPD KOTA PEKANBARU




 
 

 
PT. Riau Media Televisi : Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru, Riau Telp. ( 0761 ) 567486 - 3015016
Media Patner :


RiauTelevisi.com : Home | Redaksi |Tentang | Info Iklan | Indeks Berita | Hubungi Kami
   Copyright © 2012 - riautelevisi.com All Rights Reserved,    Desain By :Aditya