DEFISIT APBD RIAU 2024 RP1,76 TRILIUN, DPRD DIDESAK TAK DIAM
Riautelevisi.com, Pekanbaru, – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit anggaran daerah sebesar Rp1,76 triliun. Defisit itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi terbuka yang digelar di Pekanbaru, Selasa (25/6). Para mahasiswa menilai defisit tersebut janggal, tidak transparan, dan menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Mereka juga menyoroti potensi penyimpangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Defisit anggaran Rp1,76 triliun ini bukan persoalan kecil karena akan membebani APBD Riau tahun 2025. Jika dibiarkan, pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat bisa terganggu,” ujar Ketua KNPI Riau, Fuad Santoso.
Fuad menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia mengkritik DPRD Riau yang dinilainya pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Jangan sampai DPRD hanya menjadi lembaga formalitas yang membubuhkan stempel tanpa kontrol. Harus ada sikap tegas,” tegasnya.
Aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, IMM, dan Himapersis juga menyampaikan pernyataan sikap. Mereka menuntut DPRD segera membentuk pansus independen dan transparan untuk menginvestigasi akar persoalan defisit tersebut.
“Kami ingin proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran diusut tuntas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Jangan dibiarkan karena ini menyangkut uang rakyat,” demikian pernyataan bersama Cipayung Plus.
Mahasiswa juga memberi ultimatum kepada DPRD. Jika dalam waktu dekat tidak ada respons konkret, mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar dan memenuhi jalan-jalan utama di Pekanbaru.
Menurut mereka, gerakan ini bukan semata bentuk kritik, tetapi tanggung jawab moral untuk mengawal arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau DPRD diam, kami akan turun lebih banyak lagi,” pungkas Fuad.
Berita Terkait :
- ATLET TINJU REZA APRESIASI LAWAN USAI PERTANDINGAN
- AHMAD THORIQ DAN GABRIEL BUKTIKAN DIRI DI KELAS 60 KG
- DPRD APRESIASI PROGRES SIGNIFIKAN PEKANBARU
- FENOMENA GEPENG, PERLU KERJASAMA LINTAS OPD
- BUNDA PAUD KUKUHKAN BUNDA PAUD KECAMATAN DAN DESA
Komentar Via Facebook :
