BPK MINTA MASYARAKAT YANG MENEMUI KASUS KEUANGAN MELENCENG MELAPOR KE BPK
  •  
  • Berita
    • Metropolis
    • Pemerintah
    • Ekbis
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Iptek
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Sosial Budaya
    • Jeruji
  • Daerah
    • Kab. Bengkalis
    • Kab. INHIL
    • Kab. INHU
    • Kab. Kampar
    • Kab. Kuansing
    • Kab. Pelalawan
    • Kab. ROHIL
    • Kab. ROHUL
    • Kab. Siak
    • Kab. Meranti
    • Kota Dumai
  • Program
    • Detak Riau
    • Hilir Mudik
    • Makan-Makan
    • School Update
    • [Dibalik]Metropolis
    • Detak Melayu
  • Streaming
  • Jadwal Acara
  • Tentang Kami
    • Profile
    • Redaksi
    • Marketing
  • Advertorial
  • Indeks
/
PEKANBARU KEMBALI UKIR PRESTASI, JUARA II PROGRAM 3 JUTA RUMAH DAN DIGANJAR HADIAH BEDAH 250 RUMAH JELANG HUT RI KE 81, PENJUALAN BENDERA MASIH SEPI ATLET PON DAN PEPARNAS 2024 MINTA PENCAIRAN KEKURANGAN BONUS FASILITAS SEKOLAH RUSAK, DPRD MINTA PERHATIAN SERIUS PEMKO DPRD INGATKAN PEMKO SEGERA WUJUDKAN MASTERPLAN BANJIR DPRD PEKANBARU DESAK PENANGANAN BANJIR JALAN PROTOKOL DIPRIORITASKAN PEMKAB KUANSING SIAP TUTUP WARUNG REMANG REMANG HINGGA TERAPKAN SANKSI ADAT PUPR ROHUL GELAR PATCHING JALAN KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB ROHUL BMKG TINGKATKAN LAYANAN METEOROLOGI MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN RIAU PEMKO PEKANBARU BERIKAN SERAGAM GRATIS UNTUK SD DAN SMP NEGERI

Kembali Ke Atas

Laporan Keuangan

BPK MINTA MASYARAKAT YANG MENEMUI KASUS KEUANGAN MELENCENG MELAPOR KE BPK

Selasa 04 Juli 2023, 22:36 WIB | Dibaca: 228 Kali | Kategori : Metropolis

PEKANBARU (riautelevisi.com) - Anggota I BPK Ri Nyoman Adhi Suryadnyana mengimbau kepada masyarakat yang melihat atau menemui kasus-kasus melenceng terkait keuangan, dapat segera melapor kepada BPK.

 


Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, ditanya terkait oknum pegawai BPK terlibat dalam kasus suap sebanyak Rp1,1 miliar oleh Bupati Adil pada saat pemberian
opini WTP kepada Provinsi Riau. Nyoman mengatakan kesalahan yang terjadi tersebut harusnya sudah menjadi pembelajaran pihaknya. Proses ini ada fungsi kontrolnya, pertama dari Irjen di daerah, kemudian fungsi pengawasan dari Dprd. Lalu fungsi pembinaan dari Gubernur dan fungsi pemeriksaan dari BPK.
Nyoman juga mengimbau kepada masyarakat yang melihat atau menemui kasus-kasus melenceng terkait keuangan, dapat segera melapor kepada BPK.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan ,BPK, RI telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan ,LHP, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ,LKPD, Provinsi Riau tahun anggaran 2022. Pemprov Riau menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian ,WTP, dari lembaga tersebut. (FBL)



Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : redaksi@riautelevisi.com (Lampirkan Data Diri Anda).


Berita Terkait :
  • TITIK API DI RIAU TERDETEKSI 2 TITIK
  • WAKIL KETUA DPRD PEKANBARU TENGKU AZWENDI HIMBAU LAPORKAN PUNGLI SAAT PPDB
  • SEKOLAH AKUI MASIH BANYAK WARGA TIDAK CUKUP ADMINISTRASI
  • PPDB DITUTUP, ADA MASA SANGGAH DIBERIKAN
  • WARGA MISKIN DIBIAYAI PEMPROV MASUK SEKOLAH SWASTA

Komentar Via Facebook :


loading...

BERITA POPULER
ADVERTORIAL

Kamis, 25 Juli 2024

KETUM LPPM DPP SERAHKAN MANDAT KEPADA KETUA LPPM DPW RAU DAN DPD KOTA PEKANBARU




 
 

 
PT. Riau Media Televisi : Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru, Riau Telp. ( 0761 ) 567486 - 3015016
Media Patner :


RiauTelevisi.com : Home | Redaksi |Tentang | Info Iklan | Indeks Berita | Hubungi Kami
   Copyright © 2012 - riautelevisi.com All Rights Reserved,    Desain By :Aditya