BELASAN PEJABAT BELUM LAPORKAN LHKPN, PEMKO DAPAT TEGURAN KPK
  •  
  • Berita
    • Metropolis
    • Pemerintah
    • Ekbis
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Iptek
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Sosial Budaya
    • Jeruji
  • Daerah
    • Kab. Bengkalis
    • Kab. INHIL
    • Kab. INHU
    • Kab. Kampar
    • Kab. Kuansing
    • Kab. Pelalawan
    • Kab. ROHIL
    • Kab. ROHUL
    • Kab. Siak
    • Kab. Meranti
    • Kota Dumai
  • Program
    • Detak Riau
    • Hilir Mudik
    • Makan-Makan
    • School Update
    • [Dibalik]Metropolis
    • Detak Melayu
  • Streaming
  • Jadwal Acara
  • Tentang Kami
    • Profile
    • Redaksi
    • Marketing
  • Advertorial
  • Indeks
/
BERLALULINTAS YANG BAIK MENJADI SALAH SATU POIN CURHATAN WARGA JAYAPURA WALIKOTA DUMAI PIMPIN DEKLARASI PEMILU DAMAI 2024 M WARDAN APRESIASI PRODUKSI MADU KTH MADU RIMBA JAYA DINAS SOSIAL P3A DAN ZULFAHMI ANGGOTA DPRD ROHUL SALURKAN BANTUAN PLN SAMBUNG LISTRIK UNTUK PTPN V DPRD ROHIL GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA LPP APBD 2022 DPRD RIAU GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBRI DPRD USULKAN 5 TITIK BANJIR YANG HARUS DISELESAIKAN TAHUN INI 4.000 MASYARAKAT SUDAH NIKMATI LAYANAN JAMINAN KESEHATAN REVITALISASI PASAR BAWAH TERGANTUNG PIHAK PENGELOLA

Kembali Ke Atas

LHKPN

BELASAN PEJABAT BELUM LAPORKAN LHKPN, PEMKO DAPAT TEGURAN KPK

Kamis 25 Mei 2023, 22:42 WIB | Dibaca: 117 Kali | Kategori : Metropolis

PEKANBARU (riautelevisi.com) - Belasan Pejabat tak kunjung serahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Pemko Pekanbaru mendapat teguran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Riau pada Rabu pagi.

 

Kota Pekanbaru mendadak jadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2023 di Gedung Daerah Riau pada Rabu pagi. Pasalnya kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2022 untuk eksekutif , Kota Pekanbaru menjadi daerah paling rendah dari 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Sebanyak 15  pejabat diketahui tak kunjung serahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) jelang akhir Mei 2023, padahal batas waktu penyampaian laporan sudah berakhir pada 31 Maret lalu. PJ Walikota Pekanbaru, Muflihun mengaku teguran dari KPK akan menjadi bahan evaluasi, dan 15 pejabat yang dimaksud akan ditelusuri dan diberikan peringatan tegas.

Terkait ada nya  belasan pejabat yang belum melaporkan LHKPN, membuat tingkat kepatuhan LHKPN Pemko Pekanbaru tahun ini sebesar 93,62 persen. (PR)



Punya Info menarik disekeliling Anda..? Kirimkan ke Alamat Email : redaksi@riautelevisi.com (Lampirkan Data Diri Anda).


Berita Terkait :
  • DLHK SEBUT ADA PIHAK YANG SENGAJA MEMANFAATKAN SITUASI DAN MENYEBAR ISU
  • BBKSDA AKAN TANGKAP HARIMAU DENGAN ALAT BIUS
  • SEORANG IBUTEWAS SETELAH JADI KORBAN JAMBRET
  • SEBELUM DIRAMPOK, PELAKU SUDAH LAMA INTAI GERAI BRILINK
  • DISPORA RIAU GELAR RAKOR KEPEMUDAAN DAN PENGURUS BEM SE PEKANBARU

Komentar Via Facebook :


loading...

BERITA POPULER
1
DPD F SPTI K SPSI RIAU DISERANG RATUSAN ORANG

2
KUASA HUKUM BERHARAP POLDA RIAU TERBITKAN SP3

3
DIDUGA DIPICU DUA KEPEMIMPINAN ORGANISASI

4
TAHUN DEPAN SKO DI RIAU SUDAH BERJALAN

5
92 CALON PENGHULU BERTARUNG DALAM PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG

ADVERTORIAL

Minggu, 29 Januari 2023 | dilihat: 93 pengunjung

BUPATI MERANTI IKUTI FESTIVAL PERANG AIR



 
 

 
PT. Riau Media Televisi : Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas Km 10,5 Pekanbaru, Riau Telp. ( 0761 ) 567486 - 3015016
Media Patner :


RiauTelevisi.com : Home | Redaksi |Tentang | Info Iklan | Indeks Berita | Hubungi Kami
   Copyright © 2012 - riautelevisi.com All Rights Reserved,    Desain By :Aditya